Vaksinasi HPV di Indonesia dan Kendalanya Saat ini

Membicarakan vaksinasi HPV di Indonesia mungkin tak akan ada habisnya, karena di lapangan kendala mengenai imunisasi ini masih ada. Kondisi nyata akan vaksinasi HPV di Indonesia sendiri tidak seindah apa yang tertulis dalam teori maupun apa yang terjadi di negara-negara lain selain Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?

Artikel terkait : VAKSIN HPV 5 ALASAN PENTING SAAT INI WAJIB DIBERIKAN PADA PEREMPUAN

Agar dapat membahas tentang permasalahan vaksinasi di suatu negara, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kondisi vaksin tersebut di negara yang akan kita bahas. Lebih spesifik lagi, kita perlu mengetahui berapa banyak orang yang mendapatkan vaksin ini (dikenal juga dengan istilah cakupan vaksinasi), dan bagaimana kebijakan pemerintah setempat mengenai vaksinasi ini. Nah, vaksinasi HPV sendiri di Indonesia memiliki angka cakupan yang tergolong amat rendah. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa dari seluruh dewasa yang dapat menerima vaksinasi ini, hanya 1,1% saja yang mendapatkan dua kali dosis vaksin HPV yang dibutuhkan untuk melindungi kita dari infeksi virus tersebut.² Padahal, diestimasikan bahwa pada tahun 2018 saja kasus baru kanker serviks atau kanker leher rahim yang diakibatkan oleh infeksi HPV kronik pada wanita di Indonesia mencapai angka 32.469 kasus, dengan angka kematian sebesar 18.279, atau lebih dari 50% dari kasus tersebut.²

Sayangnya, hingga saat ini belum ada program dari pemerintah yang mengatur, mensubsidi ataupun mewajibkan pemberian vaksin HPV ini, terutama kepada golongan wanita masa subur yang sangat rentan akan terinfeksi virus HPV dan berpotensi mengalami kanker serviks kedepannya. Satu hal yang dapat membesarkan hati kita adalah adanya dorongan dari berbagai pihak, terutama dari organisasi kesehatan di Indonesia, kepada pemerintah untuk mewajibkan dan mensubsidi vaksinasi HPV ini dalam waktu dekat.³

Tentunya masalah kebijakan ini berbanding lurus dengan masalah biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemberian vaksin ini. Faktanya, satu kali dosis vaksin HPV hingga saat bisa mencapai 750,000 rupiah, sementara vaksinasi HPV ini minimal membutuhkan dua kali penyuntikan, sehingga total biaya yang perlu dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan dosis vaksinasi HPV yang adekuat adalah sekitar 1,5 juta rupiah. Harga ini masih tergolong mahal untuk sebagian orang, dan banyak faktor yang menyebabkan harga vaksin HPV yang masih tergolong tinggi, contohnya adalah vaksin yang harus didatangkan dari luar negeri lewat perusahaan farmasi tertentu dan belum adanya program pemerintah yang mensubsidi vaksin ini, seperti yang telah disebutkan diatas. Ini lah salah satu akar masalah cakupan vaksin HPV yang tak kunjung menanjak. Maka, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) saat ini sedang maju berjuang untuk dilibatkan ke dalam pembahasan anggaran kesehatan Kementrian Kesehatan. Tujuannya tak lain tak bukan adalah demi adanya alokasi dana untuk subsidi vaksin HPV atau adanya kebijakan wajib vaksin HPV di seluruh Indonesia.

Sebagai perbandingan, bagaimanakah kondisi vaksinasi HPV di negara lain? Sebagai contoh saja di Amerika Serikat, vaksin HPV beserta perangkat pencegahan dan deteksi dini infeksi HPV dan kemunculan kanker serviks (seperti pap smear) sudah termasuk kedalam program pemerintah dan pembiayaannya diliput didalam asuransi kesehatan yang tersedia, meskipun tidak sepenuhnya.⁴ Hal serupa terjadi di negara tetangga kita Malaysia, dimana vaksin HPV kini sudah menjadi program imunisasi nasional bagi semua remaja perempuan berusia 13 tahun dengan tingkat cakupan yang baik dan biaya vaksinasi yang disubsidi oleh pemerintah.⁵ Tentunya kebijakan di kedua negara ini akan berdampak baik terhadap turunnya angka infeksi HPV dan kanker serviks kedepannya, dan dapat menjadi contoh bagi negara kita dalam mengimplementasikan peraturan mengenai vaksinasi dan kesehatan.

Adanya kebijakan pemerintah akan wajibnya vaksin HPV (secara gratis) ataupun subsidi tentunya akan membuat angka kejadian kanker serviks menukik tajam ke bawah. Pun, anggaran BPJS akan menurun bebannya, karena anggaran vaksin nasional sudah pasti lebih ‘murah’ daripada anggaran pengobatan kanker serviks itu sendiri. Semoga Indonesia segera memiliki program wajib vaksin HPV untuk seluruh masyarakat Indonesia.

 

Daftar Pustaka

1. Harvard Health Publishing. Why public scholl should require HPV vaccine. Diunduh dari https://www.health.harvard.edu/blog/why-public-schools-should-require-the-hpv-vaccine-201509148268. Tanggal 18 April 2019.
2. Kartinah E. Lawan kanker serviks dengan vaksin dan screening. Diakses dari http://mediaindonesia.com/read/detail/218041-lawan-kanker-serviks-dengan-vaksin-dan-screening pada tanggal 17 April 2019.
3. Susilawati D. Program nasional vaksin HPV ditargetkan terlaksana tahun 2019. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/18/02/27/ p4swtl328-program-nasional-vaksin-hpv-ditargetkan-terlaksana-di-2019 pada tanggal 17 April 2019.
4. The HPV vaccine; access and use in the U.S. Diakses dari https://www.kff.org/womens-health-policy/fact-sheet/the-hpv-vaccine-access-and-use-in-the-u-s/ pada tanggal 17 April 2019
5. BuangSN, Ja’afar S, Pathmanathan I, Saint V. Human papillomavirus immunisation of adolescent girls: improving coverage through multisectoral collaboration in Malaysia. BMJ 2018; 363 :k4602

 

Artikel terkait: DAFTAR HARGA VAKSIN / BIAYA IMUNISASI KLINIK VAKSINASI RAISHA